Minggu, 24 Mei 2009

PNPM SUMBER KORUPSI BARU

PNPM SUMBER KORUPSI BARU

Awas !!!! diperkirakan pada masa yang akan datang PNPM mandiri yang sekarang dibangga-banggakan oleh pemerintah kita akan menjadi sumber korupsi baru bagi para koruptor kelas rakyat kecil.

1. Pengawasan yang sangat lemah.
Anggapan uang negara kalaupun toh habis gak apa-apa adalah lazim diungkapkan oleh para pelaku P2KP PNPM mandiri (walaupun secara eksplisit) baik oleh pengurus BKM, sampai ke atasnya. Diakui ataupun tidak dalam hati nurani. Sehingga yang penting dalam masyarakat sendiri tidak ada gejolak, itu gak papa. Jadi kalau ada massalah penyimpangan keuangan yang dilakukan oleh pengurus BKM, pura-pura gak tahu. Kecuali ada gejolak dan demo dari warga. Selama tidak ada gejolak dibiarkan aja. Tapi bagaimana masyarakat mau koreksi tindakan pengurus BKM :
1. Masyarakat kita sekarang ini sifat kegotong royongannya sudah hampir pupus karena kedorong memikirkan hidupnya sendiri aja susah apalagi mikirin orang lain ? yang penting tidak ngganggu gue ?
2. Pengurus sengaja tidak menjalankan sistem kontrol dari masyarakat
- Kalau rapat yang diundang hanya yang sejalan saja, yang kritis malah disingkirkan
- Tidak menjalankan sistem dan aturan main yang ditetapkan dalam buku panduan pelaku P2KP PNPM
- Pengurus sengaja tidak melibatkan peran kontrol masyarakat untuk keamanan pengurus itu sendiri
- Oknum BKM sebagai lahan kerja sampingan Karena disitu banyak duit, bahkan atas nama masyarakat miskin ratusan juta rupiah uang negara mengalir dalam rekening BKM. oleh karenanya sebenarnya tiada rasa kerelawanan yang ada hanya lahan kerja sampingan.( walaupun tidak semuanya). makanya dengan kondisi seperti ini dijadikan lahan baru bagi penciptaan korupsi bagi masyarakat miskin.
3. Adanya pembiaran dari mereka yang duduk diatasnya. Karena mereka merasa bukan sebagai pengawas melainkan pendamping/Konsultan. Mereka beranggapan pengawasan ada di masyarakat. Pertanyaannya bagaimana masyarakat mau peduli dengan ulah pengurus BKM yang nakal, kalau masyarakat tidak dilibatkan secara batul. Betul artinya sesuai dengan tahapan-tahapan dan prosedur yang ada.
Pertanyaan berikutnya kalau sudah begitu : Siapa yang mengawasi ? dan siapa yang diawasi ?
KPK terlalu sibuk ?
BPK, tidak sempat ?
LSM ? gak ada dana ....
Lurah /Kades ? gak bisa berbuat banyak ( gak mencampuri)
?????? mana tahu ?

LAPORAN KEUANGAN ?
Sistemnya dibuat bagus tapi sayang prakteknya sulit dan jauh dari kenyataan


AUDIT INDEPENDEN ?
Bagaimana mau menerapkan penilaian semestinya bagi BKM yang nota bene pengurusnya masyarakat menengah kebawah juga

PENGAWASAN MASYARAKAT ?
Masyarakat gotong royong dan peduli jujur aja sudah jarang. ( jujur aja)
Masyarakat akan bergerak kalau ada yang memprovolasi / menggerakkan
Bagaiman kalau tidak ada ?
90 % Masyarakat tidak tahu menahu informasi keuangan di daerahnya. entah disengaja ataupun tidak disengaja laporan keuaangan tidak diumumkan. Atau barangkalai UPK nnya tidak mempunyai kemampuan masalah pembuatan laporan keuangan.

DEWAN PENASEHAT / DEWAN PEMBINA BKM ?
===> PNPM P2KP tidak mengenal adanya dewan pembina / dewan penasehat/ dewan pengawas

SIAPAPUN NANTI PRESIDENNYA.........
KELEMAHAN INI AGAR DIEVALUASI


kholid bulazim
Relawan Peduli P2KP sejak 2006
Pekalongan Jawa Tengah Indonesia